PERPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN =
PENGKHIANATAN TERHADAP REFORMASI
Mengikuti
perkembangan situasi politik terakhir yaitu polemik tentang perpanjangan masa
jabatan Presiden menjadi 3 periode yang dilontarkan politisi sekaligus juru
bicara partai demokrat Ruhut Sitompul kita teringatkan kembali tentang salah
satu tuntutan reformasi yaitu pembatasan masa jabatan presiden agar lembaga ini
tidak menjadi super power dan otoriter. Ucapannya tersebut langsung memicu pro
dan kontra dalam masyarakat, baik itu yang dilontarkan oleh para politikus,
tokoh nasional maupun masyarakat umum.
Kita
terhenyak dengan pernyataan tersebut, hari gini masih ada yang mimpi disiang
bolong. Padahal hal pertama yang diamandemen dalam UUD 1945 adalah pembatasan
masa jabatan presiden pada pasal 7 yang semula berbunyi “ Presiden dan Wakil
Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat
dipilih kembali.” diubah menjadi “ Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan
selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang
sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”
Pembatasan
ini perlu ditegaskan karena berdasarkan pengalaman sejarah, kelemahan kita
terutama orang Jawa selalu “pekewuh” untuk mengatakan “tidak” pada pemimpin
kita apalagi yang sudah kita anggap setengah dewa atau ratu adil, padahal
kepemimpinannya sudah tidak efektif lagi dan mulai terlihat kebobrokan
disana-sini, akibatnya dua presiden pertama kita memiliki kekuasaan yang tak
terbatas. Bahkan Bung Karno telah diangkat menjadi presiden seumur hidup dan
Pak Harto walaupun tidak secara resmi diangkat menjadi presiden seumur hidup
pada kenyataannya bahkan berkuasa lebih lama dari Bung Karno yaitu 32 tahun
karena selalu terpilih kembali. Hal ini telah menyebabkan otoriterisme
kekuasaan yang pada gilirannya membawa bangsa ini ke krisis multidimensi karena
banyak terjadi pelanggaran HAM yang massif serta Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN).
Pernyataan
ini seolah menggali kembali bangkai yang telah kita kubur dalam-dalam lebih
dari satu dasa warsa yang lalu. Kita juga merasa seolah-olah ia telah muncul
menjadi Gus Dur baru yang setiap perkataannya sering menimbulkan kontroversi,
dan masing-masing kita sibuk mencoba menterjemahkan apa maksud dari perkataanya
tersebut. “Apakah Si Poltak ini serius atau sedang bercanda?”, “Apakah ini
muncul dari dirinya sendiri atau ada pembisiknya?”,” Apakah ini murni
‘keluguannya’ atau sedang disuruh ‘testing the water?” dan seterusnya. Ada
beberapa analisis yang bisa kita kemukakan disini ;
Pertama,
Bisa saja ini hanya keisengan Ruhut semata. Kita tahu siapa “ Si Raja Minyak
dari Medan” ini. Dia adalah seorang pengacara, artis sinetron dan belakangan
jadi politikus. Semula ia politikus partai Golkar yang “kurang mendapatkan
peran” kemudian pindah ke Demokrat ‘si bayi ajaib’ yang mendadak besar, mungkin
karena kekurangan tokoh ia menjelma jadi tokoh penting didalamnya. Dalam
berbagai kesempatan ia selalu tampil lucu, ceplas-ceplos bahkan terkesan urakan
dan kadang kurang etis. Lihat saja bagaimana polah tingkahnya dalam setiap
rapat Pansus Century termasuk debat kusirnya yang “overdosis” dengan Gayus
Lumbuun dari PDIP. Dari sini kita bisa menduga bahwa dia asal ngomong saja.
Bisa juga dia sedang emosional terkait pembelaannya atas pidato SBY di depan
DPR yang menurutnya sangat bagus tetapi seolah semua orang menilai jelek,
sampai ia ingin menegaskan bahwa hanyalah SBY yang paling pantas jadi presiden
paska Pak Harto, buktinya Habibie hanya 1 tahun, Gus Dur 2 tahun dan Megawati 3
tahun. Bahkan kini SBY terpilih kembali untuk kedua kalinya dengan kemenangan 1
putaran dengan suara lebih dari 60 %. Jadi menurutnya SBY pantas diberi
kesempatan lagi apalagi masih terlihat muda dan enerjik.
Kedua,
Bisa juga ia menyuarakan isi hati segelintir orang disekitar SBY yang merasa
diuntungkan dan mendapat posisi penting pada masa kepemimpinan SBY ini sehingga
kalau SBY turun ‘periuknya”pun terancam. Mereka khawatir tokoh Demokrat paska
SBY tidak bisa sekuat SBY akibatnya nasib mereka menjadi tidak jelas. Kita jadi
teringat jaman Pak Harto menjelang SU MPR tahun 1998 dimana Pak Harto minta
Golkar menanyakan kepada rakyat Indonesia apakah masih menghendaki dirinya dan
dijawab tegas dan mantap oleh Harmoko bahwa seluruh rakyat Indonesia dari
Sabang sampai Merauke masih menghendaki beliau, padahal kita tahu saat itu Pak
Harto sudah sepuh dan suara-suara yang menghendaki beliau lengser semakin
nyaring terdengar. Dalam hal ini orang-orang tersebut ‘meng-Harmokokan’ Ruhut
yang selama ini ‘nggak pernah takut bicara’ untuk melempar isu tersebut siapa
tahu banyak yang mendukung.
Ketiga,
Ada juga yang menduga ini tugas khusus dari SBY untuk ‘Testing the Water’
untuk meraba-raba atau mengetahui reaksi masyarakat, siapa tahu reaksinya
positif. Tetapi masak iya sih SBY yang pada reformasi 2008 yang masuk Fraksi
ABRI dan dikenal tokoh reformis dari ABRI ingin melabrak sendiri apa yang ikut
ia suarakan belasan tahun yang lalu? Apalagi ia telah membuktikan komitmennya
dengan rela menjadi korban reformasi ABRI yang ia gawangi sendiri dimana salah
satunya tentara tidak boleh merangkap jabatan di pemerintahan. Saat itu ia yang
berpangkat Letnan Jenderal dan nyaris menjadi KSAD tiba-tiba ditunjuk sebagai
Menteri Pertambangan dan Energi oleh Gus Dur, padahal ia ingin mengabdi secara
paripurna di ketentaraan. Dan ini menurutnya merupakan keputusan terberat dalam
hidupnya, sampai-sampai istrinya menangis. Tetapi walau berat sebagai wujud
komitmennya atas Reformasi ABRI ia rela tidak merangkap jabatan dengan
meningggalkan dinas militer yang sangat dicintainya.
Selain
itu menurut mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden yang juga advokat senior
Adnan Buyung Nasution, sepanjang yang ia tahu SBY tidak memiliki sifat yang
‘kemaruk’ terhadap kekuasaan. Dalam kasus yang lain ketika santer terdengar
suara yang mengatakan bahwa istrinya, Ani Yudhoyono, bisa menjadi salah satu
calon Presiden 2014, secara tegas dikatakannya bahwa dia tidak akan menciptakan
dinasti keluarga dan Ani Yudhoyono sudah cukup bangga mendampingi suami
mengabdi sebagai ibu negara dan tidak bermaksud mencalonkan diri tahun 2014.
Pada peringatan Hari Konstitusi di MPR ia mengatakan adalah tidak etis
bila serah terima jabatan publik dilakukan antara orang –orang satu keluarga
misalnya dari ayah kepada istri atau anak.
Pada
Hari Konstitusi pula terkait isu ini secara tegas ia menjawab bahwa ia
tidak setuju dengan usulan amandemen UUD 1945 yang menghendaki masa jabatan
presiden maksimal bisa 3 periode. Dikatakannya bahwa ia yang tahun 1998
merupakan ketua fraksi ABRI termasuk yang ikut menyuarakan tentang pentingnya
pembatasan masa jabatan presiden cukup 2 periode saja. Menurutnya ini adalah
pilihan terbaik dan paling ideal karena semakin lama seseorang berkuasa akan menimbulkan
banyak permasalahan. "Jadi apakah mungkin masa jabatan yang telah tepat,
diubah? Maka semua sependapat untuk menolak dan menentang pikiran itu,"
ujar SBY di depan MPR.
Bantahan
lain muncul dari Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum bahwa SBY hanya
menghendaki menjabat Presiden 2 periode saja. Wakil Ketua Umum Demokrat Max
Sopacua bahkan meminta agar Ruhut mendapat teguran keras karena pernyataannya
telah merugikan Demokrat bahwa seolah-olah itu merupakan hasrat Demokrat
padahal hanya pendapat pribadi. Selain itu hal ini juga merugikan citra SBY
yang seolah-olah setelah menikmati kekuasaan 2 periode ia merasa berat
untuk melepas jabatan dan ingin mempertahankan kekuasaan. Dan belakangan
teguran itupun akhirnya telah disampaikan, bahkan dikatakan SBY marah kepada
Ruhut.
Keempat,
Bisa juga ini merupakan pengalihan isu. Ini terkait dengan citra
pemerintahannya yang banyak menuai kritik belakangan ini, misalnya dugaan
keterkaitannya dengan kasus Century, isu pelemahan KPK dalam kasus Bibit-Chandra,
kenaikan harga-harga sembako, barter nelayan pencuri ikan Malaysia dengan 3
petugas KKP yang ditawan Malaysia, lambannya pemerintah dalam mengatasi ledakan
gas 3 kg disana-sini, kasus Susno Duadji dan rekening gemuk para Jenderal
Polisi yang belum juga ditindaklanjuti dan lainnya.
Itulah
dugaan-dugaan yang mungkin timbul di masyarakat terkait pernyataan Ruhut.
Mungkin masih banyak pendapat lain tentang hal ini. Kita berharap bahwa itu
bukan keinginan dan hasrat SBY dan semoga apa yang dikatakannya di Hari
Konstitusi benar adanya. Tetapi bagaimana bila SBY sudah “tidak seperti yang
dulu lagi” dan ia memang menginginkan hal tersebut? Kata Ketua MK, Mahfud MD,
apabila hal ini ditanggapi positif oleh masyarakat bisa-bisa SBY tergoda.
Apalagi belakangan saat Peringatan 17 Agustus ke 65 di Istana Negara souvenir
yang dibagikan terkesan ‘Cikeas’ banget. Misalnya artikel tentang SBY “Word
that Shook the World”, CD lagu-lagu ciptaannya, buku Ani tentang Batik
dan satu lagi wawancara ekslusif sang putra kebanggaan Agus Harimurti Yudhoyono
“Sekarang Kita Makin Percaya Diri”. Mungkinkah ia sedang mempromosikan Sang
Putra Mahkota? Jawabannya ‘ Let’s Wait and See’.*** (Diolah dari berbagai sumber)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar