Rabu, 28 Januari 2015

Pemanfaatan Multi Media dalam Proses Pembelajaran Diklat Oleh : Rahmat Suyatna*)



Pemanfaatan Multi Media dalam Proses Pembelajaran Diklat
Oleh : Rahmat Suyatna*)
A.    Pendahuluan
        Di jaman serba computer ini, pembelajaran menjadi semakin menantang dan menyenangkan baik bagi Widyaiswara maupun peserta diklatnya. Jika pada waktu belum populernya perangkat computer, tayangan berupa slide dengan bantuan overhead projector sudah memadai dalam pembelajaran tapi kini multi media mendominasi peran alat bantu pandang dengar sejak perkembangan perangkat keras

PENDIDIKAN KITA MAU DIBAWA KEMANA?



PENDIDIKAN KITA MAU DIBAWA KEMANA?
Oleh : Rahmat Suyatna *)

A. Pendahuluan

Efektivitas dapat diartikan berbeda tergantung dari sudut pandang pendekatannya. Hal ini diakui oleh Chung dan Maginson (1981), effectiveness means different to different people”. Seringkali kita dengar tentang perilaku tidak kreatif peserta didik setelah menamatkan pendidikan sekolah. Angka pengangguran yang semakin membludak diduga kuat merupakan pengaruh pendidikan sekolah

PENGABDIAN KAMI SELANJUTNYA: WIDYAISWARA!



PENGABDIAN KAMI SELANJUTNYA: WIDYAISWARA!
Oleh: Bayu N. Nugroho *)
Pendahuluan
Mungkinkah sebuah lembaga pendidikan eksis tanpa adanya tenaga pendidik? Jawabnya tentu saja tidak. Tidak masalah apakah lembaga pendidikan itu besar atau kecil, berstatus formal atau informal, tingkat dasar atau tinggi pasti membutuhkan tenaga pendidik. Mengapa, karena tenaga pendidik itulah yang secara fungsional melaksanakan tugas pokok sebuah lembaga pendidikan yang dalam pengertian umum dikenal sebagai proses transfer pengetahuan. Tidak terbantahkan pula bahwa untuk suksesnya sebuah proses transfer pengetahuan dibutuhkan unsur lain seperti sarana prasarana, unit pengelola/tenaga administrasi, dan peserta didik yang memenuhi kualifikasi

Peran pengembangan PNS dalam peningkatan penerapan pelayanan publik secara prima menunjang terwujudnya kepemerintahan yang baik di Provinsi Banten.



Peran pengembangan PNS dalam peningkatan penerapan pelayanan publik secara prima menunjang terwujudnya kepemerintahan yang baik di Provinsi Banten.
oleh Ir. Zaenal Ali Abidin*
I.    Pendahuluan
    Bismillahirrohmaanirrohiiim. Pemerintahan Provinsi Banten dibentuk melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten pada tanggal 17 Oktober 2000 dengan Visi : Rakyat Banten sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa. Beberapa hal  yang menjadi dasar pertimbangan pendirian Provinsi Banten adalah :
1.    Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan di masa yang akan datang;
2.    Adanya kemampuan ekonomi daerah

PERPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN = PENGKHIANATAN TERHADAP REFORMASI



PERPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN = PENGKHIANATAN TERHADAP REFORMASI

Oleh : Endarto, S.Pd (Widyaiswara Badan Diklat Provinsi Banten)


Mengikuti perkembangan situasi politik terakhir yaitu polemik tentang perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode yang dilontarkan politisi sekaligus juru bicara partai demokrat Ruhut Sitompul kita teringatkan kembali tentang salah satu tuntutan reformasi yaitu pembatasan masa jabatan presiden agar lembaga ini tidak menjadi super power dan otoriter. Ucapannya tersebut langsung memicu pro dan kontra dalam masyarakat, baik itu yang dilontarkan oleh para politikus, tokoh nasional maupun masyarakat umum.

RENUNGAN REFORMASI : MELURUSKAN ARAH REFORMASI KITA



RENUNGAN REFORMASI :
MELURUSKAN ARAH REFORMASI KITA
Oleh : Endarto, S.Pd (Widyaiswara Badan Diklat Provinsi Banten)
Mengamati perkembangan politik ditanah air di masa reformasi akhir-akhir ini kita sebagai masyarakat awam merasa prihatin melihat situasi tersebut. Kita bersyukur dengan adanya reformasi ini akan tetapi kita melihat bahwa arah reformasi ini kadang kabur dan kebablasan sehingga menjadi tidak produktif dan melelahkan.
Karena itu saya ingin menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut :

REVISI MODUL MANAJEMEN KEPEGAWAIAN NEGARA



REVISI MODUL MANAJEMEN KEPEGAWAIAN NEGARA
Oleh: BAYU N. NUGROHO*)
Pendahuluan.
Manajemen Kepegawaian Negara merupakan salah satu mata diklat pada Diklat Prajabatan yang sangat penting. Melalui mata diklat ini peserta diklat yang masih berstatus sebagai CPNS diharapkan dapat memahami hak dan kewajibannya setelah diangkat menjadi PNS. Saat ini pun masih banyak PNS khususnya PNS Daerah  yang sudah bekerja cukup lama, namun belum paham sepenuhnya dengan hak dan kewajiban kepegawaiannya.